Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi - Sejarah - Kelas XII SMA

 Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi

A. Pengertian Masa Orde Baru 

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD1945. 

B. Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru

-. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. 

-. Keadaan politik dan keamanan negara yang kacau 

-. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% 

-. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi: 

• a. Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya 
• b. Pembersihan Kabinet Dwikora 
• c. Penurunan Harga-harga barang. 

-. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno yang semakin menurun 

-. SUPERSEMAR 

C. Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru 

Penataan politik dalam negeri 

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. 

Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut: 

• -. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. 
• -. Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. 
• -. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
• -. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. 

2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya 

3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik 

4. Peran Ganda ABRI 

5. Pemasyarakatan P4 

6. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. 

Penataan politik luar negeri 

Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, Pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. 

Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik luar negeri: 

• 1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB 
• 2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) 
• 3. Normalisasi hubungan dengan beberapa negara 

D. Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Orde Baru 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. 

Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. 

Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut: 

• 1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 
• 2. Kerja Sama Luar Negeri 
• 3. Pembangunan Nasional 

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu: 

• 1) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun 
• 2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu: 

• 1. Pelita I Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 
• 2. Pelita II Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979 
• 3. Pelita III Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984 
• 4. Pelita IV Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989 
• 5. Pelita V Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. 
• 6. Pelita VI Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. 

E. Kronologi Runtuhnya Sistem Pemerintahan Orde Baru

 1. Krisis Moneter 

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah. 

Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar. 

2. Tragedi “TRISAKTI” 

Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang. 

Mereka yang telah pergi adalah: 

1. Elang Mulia Lesmana 

2. Heri Hertanto 

3. Hafidin Royan 

4. Hendriawan Sie 

Mereka merupakan Pahlawan Reformasi selain mahasiswa lainnya yg ikut berjuang pada saat itu. 

3. Penjarahan 

Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu. 

Tak hanya itu, massa juga memburu warga keturunan Cina. Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan dan munculah isyu-isyu gak tidak jelas bahwa pada hari itu terjadi perkosaan masal warga keturunan tiong Hoa. 

4. Mahasiswa Menduduki Gedung MPR 

18 Mei 1998 Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum,Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad. 

5. Soeharto Meletakkan Jabatannya. 

21 Mei1998 

• • Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR. 
• • Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia. 

F. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintah Orde Baru 

1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru 

• • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 
• • Sukses transmigrasi 
• • Sukses KB 
• • Sukses memerangi buta huruf 
• • Sukses swasembada pangan 
• • Pengangguran minimum 
• • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) 
• • Sukses Gerakan Wajib Belajar 
• • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh 
• • Sukses keamanan dalam negeri 
• • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia 
• • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri 

2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru 

• • Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme 
• • Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat 
• • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua 
• • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya 
• • Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) 
• • Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) 
• • Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel 
• • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" 
• • Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) 
• • Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• • Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

G. Pengertian dan Agenda Sistem Pemeritah Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan barudan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan. 

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung enam agenda reformasi yaitu: 

• a. Adili Soeharto dan krono-kroninya 
• b. Amandemen UUD 1945 
• c. Penghapusan Dwifungsi ABRI 
• d. Otonomi daerah yang seluas-luasnya
• e. Supremasi hukum 
• f. Pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

Masa Reformasi (1998 – Sekarang) 

A. Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Reformasi 

Krisis finalsial Asia yang terjadi sejak tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Keadaan memburuk. Adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde baru orang-orang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya.Terjadi krisis moneter. 

Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehimgga terjadi PHK dimana-mana dan menyebabkan amgka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan. KKN semakin merajarela, ketidak adilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokrasi) dan tertutup, serta besarnya peranan militer dalam orde baru. 

Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. 

Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “ Pahlawan reformasi”. 

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai dimulainya orde reformasi. 

B. Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi 

* Adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru selama 32 tahun 

* Krisis Politik Pembaharuan yang dituntut terutama ditukukan pada terbitnya lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan yaitu :

• UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum
• UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR 
• UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpoil dan golongan karya 
• UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum 
• UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa 

* Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hkum dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa dalam proses peradilan. 

* Krisis Ekonomi Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain: 

• Utang Luar Negeri Indonesia 
• Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 
• Pola pemerintahan sentralistis 

* Krisis Kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. 

Puncak dari ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. 

Puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti oleh aparat yaitu: 

• Elang Mulia Lesmana
• Heri Hertanto 
• Hendriawan Lesmana 
• Hafidhin Royan 

Yang akhirnya mendorong timbulnya aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998 sehingga terjadi aksi anarkis terutama ditujukan pada etnis Cina. 

Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menuntut Soeharto mundur diantaranya: 

• 1. Gus Dur 
• 2. Amien Rais 
• 3. Megawati 
• 4. Sri Sultan Hemengkubuwono X 

( Yang dikenal dengan Tokoh Deklarasi Ciganjur) pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pada BJ. Habibie. 

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi: 

• 1. Mengutamakan musyawarah mufakat 
• 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara 
• 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain 
• 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan 
• 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah 
• 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur 
• 7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 
• 8. Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat 
• 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. 
• 10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai 
• 11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia 

Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. 

Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen: 

• Pembukaan 

• Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. 

C. Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Reformasi 

Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut: 

• 1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai 
• 2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi. 
• 3. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. 
• 4. Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD. 

Di dalam amandemen UUD 1945 ada penegasan tentang sisten pemerintahan presidensial tetapi dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: